Jakarta () – Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua akhirnya resmi melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp94,9 miliar kepada klaster Kabupaten Papua untuk melaksanakan pesta olahraga empat tahunan tersebut.

Pergeseran dana tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima tugas, fungsi, tanggung jawab dan anggaran penyelenggaraan PON XX Papua, yang akan digelar pada 2-15 Oktober tersebut.

Bupati yang juga Ketua Sub PB PON klaster Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan pergeseran anggaran itu merupakan kerinduan besar setelah selama ini pemda harus melakukan persiapan tanpa anggaran dari PB PON demi membiayai setiap kegiatan yang berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan multiajang nasional tersebut

Tak hanya itu, permasalahan soal anggaran itu juga sempat menyebabkan polemik hingga penolakan dari klaster tuan rumah PON Papua, yakni Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika karena alasan ketidakpastian pencairan anggaran dari PB PON.

Baca juga: Menpora: Permintaan tambahan anggaran bukan pemicu penolakan PON Papua

“Seingat saya dua bulan yang lalu kami pernah menyurati ketua umum (Gubernur Lukas Enembe) untuk hal ini bisa terjadi, pembagian kewenangan dengan semua hal yang menyangkut venue dan akomodasi sudah kami koordinasikan ke sana," kata Mathius Awoitauw dilansir laman resmi PON Papua, Jumat.

Dengan adanya penyerahan tanggung jawab dan anggaran itu, Mathius menyatakan bahwa Kabupaten Jayapura siap menjadi tuan rumah PON Papua sekaligus lokasi upacara pembukaan dan penutupan gelaran tersebut.

Mathius menambahkan meski secara resmi tanggung jawab dan anggaran sudah dialihkan, namun koordinasi masih sangat dibutuhkan apalagi waktu penyelenggaraan PON semakin dekat. Dia berharap anggaran tersebut tidak hanya berupa seremonial semata, tetapi bisa segera dicairkan dalam waktu dekat.

“Supaya tidak terkesan hanya di atas kertas, tetapi memang betul-betul diwujudkan secara fisik supaya semua panitia yang sudah dibagi tugas dalam mensukseskan kegiatan ini bisa bekerja cepat. Sangat sulit, saya terus terang, ngeri juga saya melihat situasi ini, sangat sulit," ujarnya.

Baca juga: DPD RI beri solusi anggaran untuk KONI daerah jelang PON Papua

Sementara itu, Ketua Harian PB PON Yunus Wonda menilai pemberian delegasi kewenangan Sub PB PON Kabupaten Jayapura, baik itu secara administrasi maupun secara keuangan memang telah melalui sebuah proses yang panjang.

“Nanti bendum (bendahara umum) kami dengan bendahara Kabupaten Jayapura akan sama-sama melihat, apa yang harus disiapkan. Setelah itu disiapkan semua langsung terjadi pergeseran," ujar Yunus Wonda.

Proses penyaluran anggaran bakal dilakukan melalui transfer langsung dari bank BPD ke bank BPD kabupaten. Pihaknya berharap proses pergeseran anggaran ini bisa terjadi dalam kurun waktu satu pekan ke depan.

“Pergeseran ini tidak lagi bertahap tetapi kami akan melakukan pergeseran sekaligus, langsung," pungkas dia.

Sebelumnya, PB PON juga telah melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp108 miliar kepada Sub PB PON klaster Kota Jayapura.

Baca juga: Pemprov Papua segera gelar Gebyar PON pada empat kluster penyelenggara
Baca juga: PB PON Papua usulkan anggaran PON XX sebesar Rp1,6 triliun
Baca juga: Papua habiskan dana APBD Rp3,8 triliun untuk bangun venue PON

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © 2021