Menaker ke NTT untuk Siapkan SDM Kompeten dan Berdaya Saing

Menaker ke NTT untuk Siapkan SDM Kompeten dan Berdaya Saing

Untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah berdialog dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat. Pertemuan itu juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing.

“Kami datang ke NTT untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan.
Kita sepakat akan menyiapkan sumber daya manusia di NTT, dengan peningkatan kompetensi yang akan dilakukan kerjasama antara Provinsi NTT dan pemerintah pusat,” katanya, di Kantor Gubernur NTT, Jumat, (13/11/2020).

Dalam waktu dekat, Viktor akan menyerahkan balai latihan kerja (BLK), yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk diserahkan kepada pemerintah pusat.

“Dengan komitmen Gubernur NTT, kita akan menyiapkan SDM melalui peningkatan kompetensi dan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov NTT,” kata Ida.

Baca Juga:
Kemnaker Sambut Positif, Kasus Ketenagakerjaan Sidang ILO Ditutup

Dalam kesempatan ini, Ida juga mengunjungi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.

Menurutnya, NTT termasuk provinsi yang banyak menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Tidak sedikit dari mereka yang bekerja di luar negeri itu tidak melalui prosedur yang resmi, sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mempermudah masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui penguatan di LTSA.

“Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 18 tahun 2017, yang isinya memberikan pelindungan yang maksimal, mulai dari hulu sampai hilir, peran pemerintah desa sangat kuat sebagai garda terdepan, desa harus bisa menjadi pusat informasi pelayanan penempatan tenaga kerja di luar negeri,” kata Ida.

Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan beberapa program yang telah diluncurkan, salah satunya jaring pengaman sosial yang ditujukkan bagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan, ataupun yang tidak bisa berangkat karena negara tujuannya masih lockdown.

“Waktu ini kita gunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan. Siapa tahu, dengan keterampilan baru, ada niat untuk membuat usaha baru, sehingga keinginan untuk kerja di luar negeri bisa digantikan dengan bekerja di dalam negeri,” katanya.

Baca Juga:
BPJS Kesehatan – Kemnaker Kerja Sama Integrasi Data Badan Usaha dan Pekerja