Apple Bayar Denda Rp 1,58 T Karena Sengaja Bikin iPhone Lemot

iPhone cases are displayed on a wall at the Apple Shinjuku store during a press preview ahead of it's grand open in Tokyo, Japan April 5, 2018.  REUTERS/Issei Kato

Jakarta, – Apple Inc akan membayar denda US$113 juta atau setara Rp 1,58 triliun (asumsi Rp 14.000/US$) untuk menyelesaikan tuntutan dari 33 negara bagian AS dan District of Columbia karena sengaja bikin iPhone lemot.

Apple menghadapi gugatan clash action karena dituding secara diam-diam memperbaharui software iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus dan iPhone SE untuk memperlambat kecepatan chip sehingga baterai yang menua tidak mengirimkan lonjakan daya ke prosesor smartphone agar ponsel tak mati secara tiba-tiba.

Pilihan Redaksi
  • Inikah HP Huawei yang Dapat Harmony OS, Pengganti Android?
  • Apple Luncurkan iPhone Layar Lipat 2022?
  • Apple Pangkas Komisi App Store Jadi 15%, Tapi…

Sejak pengkini software tersebut banyak pengguna melaporkan kinerja iPhone lawas miliknya menjadi lambat atau lemot. Cara ini dituding sebagai strategi agar pengguna membeli perangkat iPhone terbaru namun dibantah oleh Apple.

Setelah protes awal atas pelambatan iPhone, Apple kemudian meminta maaf dan menurunkan harga baterai pengganti menjadi US$ 29 dari US$ 79.

“Rekan-rekan saya dan saya mencoba untuk mendapatkan perhatian dari perusahaan teknologi besar ini, dan Anda berharap keputusan jutaan dolar dengan lebih dari 30 negara bagian akan menarik perhatian mereka,” kata Jaksa Agung Arizona Mark Brnovich dalam sebuah wawancara.

“Perusahaan tidak bisa tidak jujur dan menyembunyikan sesuatu,” tambahnya.

Apple, yang membantah melakukan kesalahan, menolak mengomentari penyelesaian tersebut.

Apple juga setuju selama tiga tahun ke depan untuk memberikan “informasi yang benar” tentang manajemen daya iPhone di situs webnya, catatan pembaruan perangkat lunak, dan pengaturan iPhone.

Pengadilan Arizona mengatakan pengungkapan dan opsi Apple saat ini sudah cukup. Penyelesaian dengan negara bagian harus mendapat persetujuan pengadilan.

(roy/sef)