Gaji PNS, BUMN, TNI dan Polri Potong Zakat, Jokowi Siap Perpres

BAZNAS

Jakarta, – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), TNI, dan Polri hingga 2,5%. Ini dilakukan untuk zakat dan disebut sudah diketahui Jokowi.

Ketua Baznas Noor Achmad menjelaskan ide tersebut disampaikan kepada kepala negara sejak tahun lalu. Pada 24 Februari 2021 lalu, pihaknya juga telag menemui langsung Presiden di Istana Negara Jakarta.

Pilihan Redaksi
  • Tak Cuma PNS, Pegawai BUMN & Swasta Bakal Dipotong Zakat 2,5%
  • Ini Alasan Gaji PNS, BUMN & Swasta Dipotong Zakat 2,5%
  • Potongan Gaji dari Tapera Hingga Zakat, Maaf ya PNS & BUMN!

Dari pertemuan tersebut, kata Noor, Jokowi mendukung penuh adanya pemotongan gaji PNS, TNI, dan Polri setiap bulan 2,5% untuk zakat. Jokowi dikabarkan tengah mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres).

“Yang diwacanakan dengan Perpres itu gaji PNS, Pegawai BUMN, TNI, Polri yang sudah sampai satu nisab dalam satu tahun atau setara dengan 85 gram emas dipotong 2,5% dilakukan perbulan saat gajian,” jelas Noor kepada , Jumat (26/3/2021).

“Untuk ASN wajib, konsepnya akan wajib. Pemotongannya setiap bulan pada saat gajian,” tuturnya.

Untuk swasta, hal ini memang belum dilakukan. Tapi, Noor menyambut baik apabila perusahaan swasta juga ingin menerapkan hal yang sama kepada pegawainya.

“Bisa saja pimpinan perusahaan swasta dan orangnya masing-masing (dengan memotong langsung melalui payroll),” kata Noor melanjutkan.

Noor menyampaikan salah satu cara untuk melakukan pemotongan zakat adalah dihitung setara 85 gram emas. Sehingga kurang lebih Rp 85 juta per tahun atau Rp 7 juta per bulan.

Artinya bagi para abdi negara yang memiliki gaji di bawah Rp 7 juta per bulan. Ini juga tidak diwajibkan bagi PNS non muslim.

“Kira-kira segitu, gajinya sebulan disitu. Kalau gajinya hanya Rp 5 juta sampai Rp 6 juta tidak (berlaku), belum sampai (untuk dipotong zakat final 2,5%),” tuturnya.

“Untuk PNS non muslim tidak berlaku. Malah tapi teman-teman non muslim responnya ‘di kami juga ada kewajiban untuk itu’. Teman-teman yang non muslim justru bilang begitu.”

Salah satu tujuan dari adanya pemotongan zakat ini, kata Noor agar zakat nasional ada pengaturan dan pengelolaan yang baik, jelas, dan akuntabel. Pasalnya, selama ini, banyak zakat yang digunakan untuk hal-hal yang negatif.

“Sehingga pengumpulan zakat, pengumpulan infaq, sedekah peruntukannya jelas. Sampai saat ini, kami masih ditanya oleh Densus 88 (ada) yang digunakan untuk dana terorisme, itu yang akan kami cegah bersama-sama,” kata Noor melanjutkan.

[Gambas:Video ]

(sef/sef)