Ingat! PNS Kena Sanksi Kalau Berani Long Holiday Imlek

Ilustrasi PNS/Foto: Rifkianto Nugroho

Jakarta, РMemasuki masa libur panjang akhir pekan, pemerintah berupaya menekan mobilitas masyarakat. Salah satunya melalui melarang para Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan perjalanan ke luar kota saat libur Tahun Baru China (Imlek) pada masa Covid-19.

Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2021. Apabila ada PNS yang melanggar ketentuan dalam SE ini, maka yang bersangkutan akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 53/20210 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah 49/201 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Baca:

Perincian Besaran THR & Gaji ke-13 Para PNS, Mantap Gan!

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN & RB Rini Widhyantini mengatakan, pelarangan ini untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 yang cenderung naik saat liburan. Seperti saat liburan Natal dan Tahun Baru lalu.

“Ini berdasarkan pada pengalaman kasus libur Nataru yang terjadi peningkatan signifikan. Oleh karena itu, ini salah satu upaya dari ASN untuk ikut serta tekan peningkatan kasus-kasus positif di Indonesia,” ujar Rini dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/2/2021).

Baca:

Joss! 2 Bulan Lagi Mau Puasa, Ini Jadwal Pencairan THR PNS

Untuk memastikan ASN tidak melanggar ketentuan ini, dilakukan pengawasan melalui teknologi absensi virtual menggunakan lokasi. Absensi lokasi virtual ini diberlakukan juga saat libur tahun baru Imlek ini sehingga, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memonitor pegawainya masing-masing.

“Di kantor Kementerian PAN & RB, kita selama liburan wajibkan absensi selama liburan. Absensi ada keterangan lokasi di mana kita berada. Jadi terlihat di mana pegawai itu pada waktu liburan,” ujarnya.

Sedangkan untuk kementerian dan lembaga (K/L) lainnya, Kementerian PAN & RB pun sudah mengimbau untuk menerapkan hal yang sama. Namun, bisa juga dengan cara lain yang dinilai paling sesuai di institusi tersebut.

“Kami minta PPK kembangkan pengawasan berbasis IT atau metode lain saat pengawasan imlek. Belum ada metode khusus tapi disesuaikan dengan situasi masing-masing K/L,” tegasnya.

Rini menyebutkan alasan utama dilakukan pelarangan tersebut, berkaca dari libur sebelumnya. Di mana pada saat libur natal dan tahun baru lalu, jumlah kasus Covid-19 meningkat signifikan.

“Menteri PAN & RB sebagai pembina ASN ingin ASN jadi teladan bagi masyarakat dalam pencegahan penyebaran, sekaligus ada upaya supaya ASN bisa ikut serta cegah dan putus rantai penyebaran Covid-19, terutama selama libur panjang yang biasanya meningkat,” jelas dia.

Adapun pejabat pembina kepegawaian pada kementerian, lembaga atau daerah agar melaporkan pelaksanaan SE ini kepada MenPANRB yang disampaikan melalui alamat surat elektronik persuratan@menpan.go.id paling lambat pada 16 Februari 2021.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga menghimbau baik ASN, anggota TNI dan Polri, pegawai BUMN, Pemda diharapkan tidak memperbolehkan anggotanya melakukan perjalanan atau traveling di masa libur panjang ini.

“Perusahaan swasta juga harus mengingatkan anggotanya agar tidak traveling. jika ada pelanggaran prokes dan pemalsuan surat keterangan perjalanan akan mendapatkan sanksi tegas,” kata Wiku.

[Gambas:Video ]

(sef/sef)