Jejak Duit Skandal Jiwasraya: Mobil Porsche hingga Judi Makau

Sidang lanjutan Jiwasraya. CNBC Indonesia/Andrean Kristianto

Jakarta,  Indonesia – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan pidana penjara seumur hidup karena terbukti bersalah secara hukum.

Keduanya adalah Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro atau Benjtok dan Komisaris Utama PT Trada Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat.

Selain dihukum penjara seumur hidup, keduanya diwajibkan membayar total uang pengganti sebesar Rp. 16,8 triliun. Jumlah tersebut sama dengan potensi kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Total uang tersebut dibagi menjadi kewajiban Bentjok sebesar Rp. 6,078 triliun dan Heru Hidayat sebesar Rp. 10,72 triliun.

“Menyatakan Benny Tjokrosaputro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” ujar Ketua Majelis Hakim Rosmina di PN Jakarta Pusat, Senin malam (26/10/2020).

“Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, sebulan setelah putusan, maka harta benda disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,” kata Rosmina.

Untuk Bentjok, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Benny juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Rosmina menjelaskan faktor yang memberatkan adalah Benny Tjokro terbukti menggunakan nominee atau nama pihak lain atau KTP palsu.

Benny juga mendirikan perusahaan yang tidak punya kegiatan untuk menampung hasil kegiatan tindak pidana korupsi.

“Perbuatan terdakwa dilakukan dalam jangka waktu lama menimbulkan kerugian negara yang besar, masyarakat banyak dan nasabah Asuransi Jiwa Syariah. Perbuatan terdakwa menggunakan merusak industri pasar modal, menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi,” ujar Rosmina.

Adapun faktor yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan juga sebagai kepala keluarga.

Sementara itu, Heru juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Heru juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal yang memberatkan adalah terdakwa melakukan tindak pidana korupsi terorganisasi dengan baik, sehingga sangat sulit mengungkap perbuatannya.

Kemudian terdakwa menggunakan nominee dan menggunakan hasil korupsi untuk berfoya-foya untuk perjudian.

Selain itu akibat perbuatan Heru, nasabah Asuransi Jiwasraya tidak bisa menerima manfaat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

“Terdakwa menggunakan pengetahuannya dan merusak dunia pasar modal, terdakwa bersikap sopan, sebagai kepala keluarga namun tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya,” ujarnya.