Kapan Dana Rp 16 T Nasabah Minna Padi dan KSP Indosurya Balik?

Jakarta, – Sepekan lalu, dua perusahaan menjadi sorotan lantaran perwakilan dari nasabahnya ‘menyerbu’ Gedung DPR meminta bantuan wakil rakyat untuk mendesak solusi gagal bayar dana nasabah. Kedua perusahaan terkait yakni PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosurya Simpan Pinjam (ISP).

Pada Jumat (8/5/2020), para nasabah MPAM mengadu ke Komisi XI DPR yang menangani bidang keuangan dan perbankan, sementara para nasabah KSP/ISP juga melakukan audiensi dengan Komisi VI DPR yang menangani perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, dan investasi. Total dana nasabah yang belum kembali diperkirakan Rp 6 triliun untuk MPAM dan KSP Indosurya Rp 10 triliun.

Selain melakukan pertemuan dengan anggota dewan, mereka juga mengirimkan sejumlah karangan bunga yang pesannya meminta agar DPR membantu para nasabah Minna Padi yang kesulitan karena likuidasi enam produk reksa dana yang dikelola MPAM diperpanjang hingga 18 Mei.




“Kita dari nasabah Minna Padi ingin support dari Komisi XI DPR untuk membawa kasus kita agar dibahas saat rapat dengan OJK,” kata perwakilan nasabah Minna Padi, Catherine kepada .

Karangan Bunga Minna Padi di DPR, 8 Mei 2020 (Dok. Komunitas Investor Minna Padi)Foto: Karangan Bunga Minna Padi di DPR, 8 Mei 2020 (Dok. Komunitas Investor Minna Padi)
Karangan Bunga Minna Padi di DPR, 8 Mei 2020 (Dok. Komunitas Investor Minna Padi)

Pada akhir Februari, sebelumnya para nasabah juga menggeruduk gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyampaikan aspirasinya menindaklanjuti kerugian investasi nasabah Minna Padi Aset Manajemen dari dari Bandung dan Jakarta.

Mereka hadir untuk melakukan konfirmasi, dan mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan, dan Ketua Komisi XI DPR RI.

Sebelumnya, manajemen MPAM juga menyampaikan bahwa OJK telah mengabulkan surat permohonan perpanjangan batas waktu laporan pembubaran dan likuidasi enam produk reksa dana kelolaan MPAM sampai dengan 18 Mei 2020 dan skema pembagian hasil likuidasi kepada nasabah.

Direktur MPAM, Budi Wihartanto mengatakan dikabulkannya permohonan tersebut bisa menjadi solusi yang terbaik dan sebagai bentuk komitmennya dalam melakukan pembayaran kepada nasabah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada OJK yang mengabulkan surat permohonan MPAM. Permohonan perpanjangan waktu ini bisa ditanggapi secara baik semua pihak karena merupakan bagian solusi yang bijak,” kata Budi dalam siaran pers yang diterima , Rabu (19/02/2020).

Baca:

BPK: Ada Masalah Pengelolaan Dana Pensiun PNS, TNI, & Polri

Budi menyampaikan, MPAM telah melakukan konsultasi dan meminta arahan OJK mengenai teknis pembayaran kepada nasabah terkait adanya sebagian portofolio yang belum berhasil dilikuidasi dikarenakan kondisi pasar dan keterbatasan waktu.

Untuk itu, pihak MPAM mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk dapat menyelesaikan penjualan portofolio yang masih belum terjual.

Selain itu, OJK juga mengabulkan skema penyelesaian likuidasi reksa dana yang terbagi menjadi 2 batch. Batch pertama yakni berbentuk tunai dan efek bagi nasabah yang setuju; dan berbentuk tunai bagi nasabah yang tidak setuju dengan ketentuan cash dibayarkan terlebih dahulu kepada nasabah, sisa pembayaran tunai berikutnya akan dibayarkan pada batch kedua setelah efek yang tersisa terjual.

Sedangkan pembagian hasil likuidasi batch kedua yakni berbentuk tunai sebagai hasil penjualan efek yang tersisa dan pelaksanaan tanggung jawab dari Manajer Investasi dan/atau pemegang saham dan/atau pihak terafiliasinya untuk menyerap efek yang tersisa.

Pada 21 November 2019, OJK melikuidasi 6 reksa dana Minna Padi hingga batas waktu 19 Februari 2020. Cerita likuidasi 6 reksa dana tersebut terjadi karena OJK menemukan bahwa dua reksa dana yang dikelola perseroan dijual dengan janji return pasti (fixed return) masing-masing 11% antara waktu 6 bulan-12 bulan.

Sejumlah perwakilan nasabah produk reksa dana PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM). (/Tri Susilo)Foto: Sejumlah perwakilan nasabah produk reksa dana PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM). (/Tri Susilo)
Sejumlah perwakilan nasabah produk reksa dana PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM). (/Tri Susilo)

Dana Rp 6 triliun
Dalam audiensi tersebut, Komisi XI DPR pun meminta agar OJK mencari solusi dan melindungi investor yang dirugikan atas investasi reksa dana MPAM.

“Kita dorong supaya OJK secara serius dan segera untuk merespons dan mencari solusi persoalan investor dengan Minna Padi,” kata Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi, kepada , Jumat (8/5/2020).

Fathan berpendapat, para nasabah mengeluhkan, OJK dinilai belum merespons dengan memadai. Padahal, peran investor ritel cukup penting dalam menggerakkan ekonomi, sehingga perlu ada perlindungan dari OJK, sebagai regulator di sektor industri jasa keuangan Tanah Air.

“Saya sebagai wakil Ketua Komisi XI meminta OJK care dan peduli,” ujarnya lagi.

Catherine, salah satu perwakilan nasabah MPAM menuturkan kepada , selama 9 tahun terakhir, sebelum adanya pembekuan dari OJK, reksa dana MPAM berjalan seperti biasa.

Baca:

Likuiditas Ancam Bank RI, OJK Bakal Tunjuk Bank Jangkar

Nasabah yang menyimpan uang di reksa dana ini kebanyakan ibu rumah tangga, pensiunan dengan dana investasi minimal Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar dengan tingkat bunga tetap 11% per tahun.

Menurutnya, masalah yang seharusnya bisa diselesaikan pada akhir tahun 2019, namun dibiarkan terus berlarut hingga enam reksa dana MPAM harus dikuidasi dan diperpanjang tenggatnya hingga pertengahan Mei 2020 ini.

“Kami ingin dana kami Rp 6 triliun dikembalikan dari 6.000 nasabah,” terang Catherine.

Pada akhir November dan Desember, kata dia, manajemen MPAM, sempat menemui sejumlah nasabah dan mengatakan bertanggungjawab mengembalikan dana nasabah. Akan tetapi, dana yang dikembalikan hanya 20% secara tunai dan 30% melalui saham yang tidak likuid. Jelas, hal ini ditolak oleh para nasabah.

[Gambas:Video ]