Lampung Jadi Saksi Nikah Massal Antara Vokasi dan Industri

Infografis/Vokasi Sinergi dengan UMKM/Aristya Rahadian

Jakarta, – Provinsi Lampung resmi menjadi saksi pernikahan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri, sebagai aksi nyata untuk menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja terampil. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen Pendidikan Vokasi membuka forum 5 menara di Lampung, setelah sebelumnya dilaksanakan di Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Timur, dan Bali.

“Adanya lima menara ini memberikan gambaran bagaimana kondisi pendidikan vokasi kita saat ini, pada lima tempat tadi kita sudah mendengar apa saja yang dibutuhkan dunia usaha dan industri dan apa yang dikeluhkan,” kata Direktur Mitras Dudi Kemendikbud Ahmad Saufi, Jumat (27/11/2020).

Dia menyebutkan kondisi yang perlu dibenahi seperti kurangnya komunikasi dari pihak SMK maupun lembaga vokasi dengan dunia industri, dan menjadi pekerjaan rumah bersama agar komunikasi dapat terjalin. SMK pun sebenarnya selama ini memiliki tekad kuat untuk belajar menyesuaikan dan bekerja di dunia usaha dan industri, namun belum terbuka pintu kesempatannya sebelum adanya forum lima menara ini.

“Komunikasi yang mungkin tersendat ingin kami fasilitasi dengan duduk bersama, komunikasi terus sehingga apa yang dibutuhkan dunia usaha dan industri disampaikan dengan jelas dan didengar langsung oleh satuan penyelenggara pendidikan vokasi dalam hal ini SMK,” katanya.

Ketika pihak SMK sudah mendengar kebutuhan industri, mereka memiliki kewenangan memperbaiki kurikulumnya. Apalagi Menteri Pendidikan Nadiem Makariem telah memberikan memberikan merdeka belajar, yang memungkinkan mereka meningkatkan kemampuan dengan terjun langsung di industri selama 3 semester.

“Kami berharap vokasi ini bisa semakin kuat, di negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan, negara itu maju karena vokasinya kuat. Kami sangat yakin bahwa dengan terpadupadannya kebutuhan dunia usaha dan industri dan dijawab oleh satuan penyelenggara pendidikan vokasi, kami percaya dapat menguatkan Indonensia,” ujar Ahmad.

Adapun lima sektor yang diutamakan dalam pernikahan di Lampung yakni, permesinan, konstruksi, hospitality, ekonomi kreatif, dan care service. Selain itu, akan dilakukan rebranding pendidikan vokasi melalui pagelaran praktik oleh satuan pendidikan vokasi.

Provinsi Lampung menghadapi tantangan yang kian nyata terutama karena adanya bonus demografi di Indonesia. Sementara BPS mencatat pada Agustus 2020 angkatan kerja Lampung sejumlah 4,49 juta orang, naik 127,7 ribu orang dari Agustus 2019. Kemudian tingkat pengangguran terbuka dari SMK paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yakni 9,21%

Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud Wartanto mengatakan merdeka belajar merupakan upaya pemerintah agar dunia pendidikan tidak terlalu kaku, dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Pasalnya, jika dunia pendidikan kurikulumnya tidak sesuai, maka nantinya kompetensi lulusannya pun tidak sesuai kebutuhan industri.

“Karena banyak kebutuhan keterampilan, dan sekarang kan tidak ada ujian nasional. Ada merdeka belajar yang bisa di artikan kurikulum pendidikan menyesuaikan dengan dunia usaha dan industri dengan cara komunikasi, pendekatan, kerjasama, sinergi, dan bagaimana membawa industri dalam pendidikan,” kata dia.

Baca:

Nikah Industri & Vokasi, Lulusan Vokasi Lampung Bisa Unggul

Dengan begitu harapannya dunia industri akan menyerap lulusannya kalau mereka ikut terlibat dalam mendesain kurikulum, mulai prosesnya sampai pelajaran dan ujian. Wartanto menilai jika hal tersebut dilakukan maka kemungkinan tidak terserap oleh industri semakin kecil. Di sisi lain dunia pendidikan juga tidak bisa bebas bergerak, jika tidak mendapatkan bantuan tenaga profesional. Inilah yang membuat reformasi kurikulum diharapkan dapat menjadikan vokasi dapat terus berjalan.

Dalam kesempatan yang sama Sekjen DPP HIPKI Hereansyah mengatakan pihaknya membuka diri pada dunia usaha dan industri untuk bisa merevisi kurikulum yang telah dibuat. Selain itu juga tenaga ahli dari industri juga diperlukan untuk mengajar sehingga bisa melengkapi kompetensi siswa.

“Jadi sebagian kurikulum instruktur kami dan sebagian dari dunia industri jadi link and matchnya menyambung kebutuhan dunia usaha dan industri. Dengan begitu lulusan kami bisa menghasilkan yang diterima di industri,” kata dia.

Senada dengan Hereansyah, DPP Forum LKP Zoelkifli Adam mengatakan adanya program ini memberikan wawasan bagi lembaga kursus untuk membangun link and match dengan industri. Selain itu semakin jelas bagaimana membangun sinergi kurikulum, agar kompetensi yang dimiliki siswa lulusan dapat sesuai dengan kebutuhan.

“Kami melakukan perkembangan sesuai kebutuhan industri, kalau tidak ya ketinggalan. Kita duduk bersama menyusun kurikulum antara kebutuhan industri dan lembaga kita duduk bersama baru disinergikan,” ujarnya.

Sementara itu, VP of Operation Panorama Hospitality Management (PHM) Alex Nayoan mengatakan dari sisi industri melihat silabus pendidikan vokasi masih kurang sesuai. Padahal seharusnya sudah ada pemetaan dan waktu penempatan bagi setiap siswa, dan masih belum ada kesatuan pusat data untuk lulusan vokaso.

“Jika ada data base anak ini sudah dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan dan sekolah ini sudah mempromosikan diri ke data base ini, supaya mereka menunggu anak-anak ini hasilnya bagus,” kata Alex.

Forum diskusi lima menara berupaya mencocokan industri dan pendidikan, yang saat ini masih 50% masih tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Upaya ini menjadi bentuk nyata harus ada jemput bola, agar sumber daya manusia di vokasi dapat diserap kebutuhan dunia usaha dan industri.

Presiden Direktur Idea Indonesia Group Eko Desriyanto mengatakan harapannya dengan merebranding pendidikan vokasi, maka bisa satu level di atas pendidikan formal. Dia mencontohkan, jika ada satu industri baru muncul pengolahan plastik maka baru muncul kurikulumnya di pendidikan formal D3. Perlu waktu paling tidak3 tahun lagi baru ada lulusannya, sementara industri tidak akan menunggu 3 tahun baru melakukan perekrutan.

“Berbeda dengan LKP yang bisa mendesain sedemikian rupa mencetak tenaga profesional bidang itu dalam 3 bulan saja,” katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tommy Handarta mengakui perlu upaya menyeimbangkan industri dengan pendidikan karena SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar. Bahkan Lampung menduduki peringkat dua di Pulau Sumatera, dalam tingkat pengangguran terbuka.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Ria Andari menegaskan LKP harus memiliki kurikulum yang sama dengan dunia industri agar lulusannya dapat terserap, dan bukan hanya menjadi pengangguran.

“Jangan sampai dilatih di salah satu LKP tapi yang dihasilkan cuma jadi tenaga pengangguran ya tidak match,” tegas Ria.

[Gambas:Video ]

(dob/dob)