Musuh Trader Kripto Banyak Amat: Xi Jinping-Biden-Iran-Mongol

Kolase/Xi Jinping, Joe Biden, dan Hassan Rouhani/CNBC Indonesia

Jakarta,  Indonesia – Para trader Bitcoin dan cryptocurrency atau mata uang digital lainnya semakin mendapatkan perlawanan keras dari sejumlah negara. Setelah China di bawah pemerintahan Xi Jinping, lalu Presiden AS Joe Biden yang memberlakukan pelaporan pajak untuk transaksi kripto di atas nilai tertentu, kali ini Iran juga melarang.

Pemerintah Iran ikut mengumumkan larangan sementara penambangan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya pada Rabu (26/5/2021). Alasannya, para pejabat menyebut aktivitas itu “boros” energi dan menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah kota di Iran.

“Larangan itu berlaku segera dan akan diberlakukan hingga 22 September,” kata Presiden Iran Hassan Rouhani kepada TV pemerintah, dikutip , Jumat (28/5).

Langkah ini sebagai upaya penolakan pemerintah Iran terhadap mata uang digital populer tersebut.

Sebelum Iran, sudah terlebih dahulu pemerintahan Xi Jinping keras terhadap kripto di samping China ingin membuat mata uang digitalnya sendiri.

Baca:

Ditekan Joe Biden, CEO Ripple Blak-blakan Masa Depan Kripto

Aksi jual secara massif masih pun terjadi sejak pekan lalu di pasar kripto setelah tindakan keras pemerintahan China. Pada Jumat pekan lalu, China melarang lembaga keuangan seperti bank dan fintech pembayaran untuk menyediakan layanan transaksi uang kripto.

China juga mengingatkan investor agar tidak memperdagangkan uang kripto spekulatif. Pada akhir pekan kemarin, China menambah hantaman dengan mengaku akan mengeluarkan aturan baru untuk menindak penambang dan perdagangan mata uang kripto.

Sontak, kabar ini membuat mata uang kripto Bitcoin pada perdagangan Minggu (23/5/2021) sempat mengalami penurunan sebesar 16%. Menurut data Coin Meters, Mother of Crypto itu turun ke US$ 31.772,43 (Rp 455 juta) setelah Jumat berada di level US$ 35.891 atau Rp 515 juta.

Ditambah lagi, Elon Musk, pemilik pabrik mobil listrik Tesla dan salah satu orang terkaya di dunia, pun mempermasalahkan sustainability alias keberlanjutan dari penambangan dan transaksi Bitcoin di dunia. Bahkan dia memutuskan untuk menghentikan pembelian Tesla menggunakan Bitcoin.

Musk dalam keterangannya menyebutkan adanya kekhawatiran bahwa Bitcoin menyebabkan penggunaan bahan bakar fosil yang meningkat pesat. Dia juga menyinggung data dari peneliti di Universitas Cambridge yang menunjukkan lonjakan penggunaan listrik Bitcoin tahun ini.

Satu lagi, Pemerintah Presiden AS Joe Biden juga bersikap keras pada penambang illegal Bitcoin. Departemen Keuangan AS menyebutkan akan meminta pelaporan pajak mengenai adanya transfer kripto dengan nominal lebih dari US$ 10 ribu, layaknya transaksi uang tunai.

Baca:

Aman Gak sih Transaksi 229 Kripto di RI? Begini Kata Bappebti

Listrik dan Mongolia

Lebih lanjut di Iran, yakni di Teheran, Ibu kota Iran, dan beberapa kota besar lainnya telah menghadapi beberapa kali pemadaman listrik harian selama beberapa bulan terakhir. Para pejabat menyalahkannya pada kekurangan gas alam dan kekeringan berkepanjangan yang melumpuhkan pembangkit listrik tenaga air di negara itu.

Penambangan kripto makin menambah masalah. Apalagi, 85% penambangan Bitcoin di negara itu dilakukan secara ilegal.

Hal ini mendorong tindakan keras nasional terhadap penambang karena aktivitas itu akhirnya mengganggu beberapa fasilitas medis. Ini membuat faskes kesulitan menjalankan alat pendingin untuk menyimpan vaksin Covid-19.

Pada Januari, polisi Iran menyita hampir 50.000 mesin penambangan Bitcoin yang menggunakan listrik bersubsidi secara ilegal. Menurut perusahaan listrik milik negara Tavanir, para penambang telah mengonsumsi 95 megawatt per jam dengan tarif murah yang disubsidi negara.

Mata uang kripto yang pernah mencapai rekor harga tertinggi pada bulan April di atas US$ 63.000 (Rp 900 juta) per koin, telah mendapat kecaman akhir-akhir ini karena intensif energi di balik produksinya dan akibatnya biaya lingkungan.

Terbaru, pemerintah Mongolia sedang mempertimbangkan aturan bagi perusahaan atau individu yang terlibat dalam penambangan mata uang digital dan akan menindak lebih lanjut praktik tersebut.

Langkah ini dilakukan setelah Wakil Perdana Menteri China, Liu He mengatakan pada pekan lalu bahwa perlunya untuk menindak penambangan Bitcoin dan perilaku perdagangan yang masif untuk mencegah terjadinya transmisi risiko individu ke bidang sosial.

Aturan tersebut akan dikeluarkan oleh pemerintah Mongolia yang bertujuan untuk menindak perusahaan, terutama perusahaan teknologi yang melakukan aktivitas penambangan mata uang digital.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Mongolia mengatakan perusahaan-perusahaan semacam itu dapat dicabut izin usahanya jika mereka diketahui terlibat dalam pertambangan kripto.

Jika hal itu terindikasi oleh pemerintah setempat, maka komputasi cloud data yang di miliki oleh perusahaan tersebut yang sebelumnya mendapat dukungan pemerintah secara preferensial dapat dicabut.

Selain perusahaan, aturan ini juga akan berlaku bagi individu yang juga melakukan praktik yang sama, yakni penambangan Bitcoin atau cryptocurrency lainnya.

Sikap keras Mongolia pada penambangan kripto sebenarnya dimulai pada Maret lalu, setelah pemerintah setempat mengumumkan rencana untuk melarang proyek penambangan cryptocurrency baru dan menutup aktivitasnya untuk mengurangi konsumsi energi.

Baca:

Setelah China dan Iran, Giliran Mongolia yang ‘Anti’ Kripto

[Gambas:Video ]

(tas/tas)