Myanmar Makin Panas, Jenderal Militer Turun ‘Kebiri’ Pendemo

FILE - In this July 11, 2018, file photo, Myanmar's Army Commander-in-Chief Senior Gen. Min Aung Hlaing speaks during the opening ceremony of the third session of the 21st Century Panglong Conference at the Myanmar International Convention Centre in Naypyitaw, Myanmar. A military coup was taking place in Myanmar early Monday, Feb. 1, 2021 and State Counsellor Aung San Suu Kyi was detained under house arrest, reports said, as communications were cut to the capital. (AP Photo/Aung Shine Oo, File)

Jakarta, – Panglima militer tertinggi¬†Myanmar turun tangan untuk “mengebiri” alias menghentikan demonstrasi yang terus meluas di negeri itu. Ribuan orang sebelumnya melakukan protes akan kudeta yang dilakukan militer pada pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan partainya pemenang pemilu 2020, Liga Nasional Demokrasu (NLD).

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dalam pidato perdananya di televisi, mengumumkan aturan darurat militer di seluruh wilayah negeri itu. Ini termasuk Yagon, Mandalay dan sejumlah daerah lain yang menjadi kantong protes.

Baca:

Rakyat Myanmar Tumpah ke Jalanan, Terbesar Sejak 2007

Pertemuan lebih dari lima orang dilarang. Bukan hanya itu, jam malam juga diberlakukan dari pukul 20.00 hingga 04.00 pagi.

Ming Aung Hlaing pun bersikeras bahwa kudeta militer adalah langkah yang dibenarkan. Ia berdalih pemilu yang dilakukan November itu curang.

Baca:

Makin Rusuh, Polisi Myanmar Bentrok dengan Massa Anti Kudeta

Langkah militer, ia sebut, sejalan dengan konstitusi. Meski demikian, ia menjanjikan pemerintahan junta kali ini akan berbeda dari sebelumnya.

“Setelah tugas masa darurat selesai, pemilihan umum multi partai yang bebas dan adil akan diselenggarakan sesuai konstitusi,” ujarnya dikutip dari AFP, Selasa (9/2/2021).

“Partai pemenang akan dialihkan tugas negara sesuai dengan standar demokrasi.”

Pengunjuk rasa juga akan ditindak jika tetap melakukan protes. Mereka bisa dianggap membahayakan stabilitas negara.

“Tindakan akan diambil sesuai hukum, dengan langkah yang efektif, terhadap pelanggar yang mengganggu, mencegah dan menghancurkan stabilitas negara, keamanan public dan supremasi hukum,” bunyi pernyataan militer sebagai mana diberitakan media setempat MRTV dikutip Al-Jazeera.

Sementara itu, pengamat politik Myanmar Ronan Lee menilai militer ‘”tuli” pada frustasi dan kemarahan masyarakat. Demo setidaknya telah terjadi seminggu di Myanmar.

“Ratusan ribu bahkan jutaan orang telah memprotes tentang kudeta tersebut. Dan, tanggapan Min Aung Hlaing secara mengejutkan tampaknya hanya menyalahkan pemerintah yang dipilih secara demokratis,” jelasnya.

Sebelumnya, demo memprotes kudeta Myanmar terjadi hampir seminggu. Warga mengkritik penahanan Aung San Suu Kyi 1 Februari lalu.

Senin kemarin, polisi untuk pertama kalinya memberi tekanan ke pengunjuk rasa untuk membubarkan diri. Aparat menembakkan meriam air ke ribuan orang yang berkumpul di ibu kota baru, Naypyidaw.

Di kota bisnis Yangon, ribuan orang juga turun ke jalan memprotes militer. Mereka membawa poster “Ganyang kediktaoran militer” dan lepaskan Aung San Suu Kyi” serta menunjukkan salam tiga jari yang jadi simbol pergerakan.

[Gambas:Video ]

(sef/sef)