Pakar Siber Ini Sebut Data 279 Juta Warga RI Bocor Valid

Ilustrasi peretasan jaringan internet

Jakarta, – Warganet dihebohkan dengan dugaan ada kebocoran dan penjualan data penduduk Indonesia. Jumlahnya tak main-main mencapai 279 juta penduduk.

Untuk meyakinkan data tersebut asli, pelaku juga memberikan sampel gratis 1 juta data. Informasi ini tersebar luas di jagat Twitter sejak Kamis siang (20/5/2021) dan diduga data berasal dari BPJS Kesehatan.

Pilihan Redaksi
  • Bahaya Mengintai Jika Pakai WA GB di Android & iPhone
  • Heboh! Data KTP Hingga Nomor HP 279 Juta Warga RI Bocor?
  • Data KTP-Nomor HP 279 Juta Warga RI Bocor? Kominfo Buka Suara

Pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan untuk dari sampel tersebut datanya valid.

“Data sampel itu secara independen, kita tidak bilang ini datanya emang datanya BPJS Kesehatan. Secara independen valid. NIK ya bener NIK, nomor KTP bener nomor KTP, tanggal lahir, nama, email, hape itu data yang memang itu data,” kata Alfons kepada , Kamis malam (20/5/2021).

Dia menuturkan jika data sampel itu berisi nama lengkap, tanggal lahir, nomor KTP, NIK, NPWP, email, handphone dan nomor kartu. Saat ini pihaknya sedang mengelaborasi lagi dan belum ada kesimpulannya.

Menurutnya sesuai klaim yang ada, data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan. Data sampel yang didapatkan itu dikatakan dapat didapatkan oleh publik.

“Bisa, kamu mesti masuk ke Raidforums. (sampel) 1 juta diberikan secara gratis,” ungkapnya.

Kepada , Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha juga mengatakan jika data itu valid. Dia mengatakan kemungkinan besar benar adanya.

“Dari data yang didownload kemungkinan besar benar adanya dan sungguh sangat disayangkan dengan adanya data kependudukan yang dibagikan gratis sejumlah satu juta data di RaidForums,” ujar Pratama.

Dia mengatakan dalam data tersebut terdapat data NOKA atau nomor kartu BPJS Kesehatan. Namun dia mengatakan berdasarkan klaim memiliki data 279 juta penduduk, seharusnya peserta BPJS tidak sebanyak itu.

Pratama mengatakan klaim itu bisa diartikan berlebihan atau bohong, jika datanya benar BPJS Kesehatan.

“Namun merunut klaim pelaku yang punya data 279 juta penduduk, harusnya jumlah data user BPJS tidak sebanyak itu. Artinya bisa klaim pelaku berlebihan atau bohong, bila benar data BPJS Kesehatan,” jelasnya.