Sederet Aset Negara Dikelola Trah Soeharto Direbut Jokowi

Pengunjung berjalan di depan taman legenda di TMII, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyampaikan pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang selama ini dikuasai Yayasan Harapan Kita milik keluarga mantan Presiden Suharto. TMII merupakan aset negara dan mulai tahun ini, pengelolaan aset negara itu diambil alih Kemensetneg. Mensesneg Pratikno menjelaskan, TMII sebelumnya dikelola selama hampir 44 tahun oleh Yayasan Harapan Kita. Untuk diketahui Yayasan Harapan Kita didirikan oleh istri Presiden RI ke-2 Soeharto, Tien Soeharto (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersiap untuk merebut aset yang dikelola mantan Presiden Soeharto. Bukan hanya Taman Mini Indonesia Indah (TMII), tapi juga Gedung Granadi dan Villa Megamendung.

Jokowi bisa dibilang termasuk presiden yang berani mengambil langkah untuk merebut dan mengelola berbagai aset tersebut. Pasalnya, beberapa dekade hal ini dibiarkan begitu saja oleh para pemimpin negara sebelumnya.

Pilihan Redaksi
  • Geger Gugatan ke 5 Anak Soeharto, Bagaimana Awal Pemicunya?
  • Diambil Alih dari Keluarga Soeharto, TMII Bernilai Rp 20,5 T
  • Nyali Jokowi Rebut Aset Negara dari Tangan Anak Soeharto!

Pengambilalihan aset taman mini sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang mengambil alih pengelolaan TMII yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. TMII dikelola selama 44 tahun oleh Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun, lembaga yang didirikan Istri Presiden RI kedua Soeharto, Tien Soeharto, melalui Keputusan Presiden (Keppres) 51 Tahun 1977.

Dalam proses pengambilalihan ini, taman miniatur Indonesia itu tetap beroperasi seperti biasa. Hanya saja, Yayasan Harapan Kita harus memberikan laporan pengelolaan selama ini kepada tim transisi dalam jangka waktu tiga bulan.

“Dalam masa transisi, TMII tetap beroperasi. Staf bekerja biasa, mendapat hak keuangan dan fasilitas seperti biasa, tidak ada yang berubah. Dan nanti tentu saja kita berkomitmen untuk tim transisi kami beri tugas bagaimana memikirkan inovasi manajemen dan kesejahteraan,” kata Mensetneg Pratikno, dikutip Selasa (20/4/2021).

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, mencatat aset tanah yang ada di TMII bernilai Rp 20,5 triliun. Aset lainnya seperti dari bangunan milik 10 kementerian/lembaga, museum yang dan 31 anjungan milik Pemda masih dihitung nilainya.

Pemerintah geram karena aset TMII tidak pernah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), walaupun pajak tetap dibayarkan. Diharapkan nanti setelah menjadi milik pemerintah bisa berkontribusi terhadap pendapatan negara.

“Penerimaan negara ada dua pajak dan non pajak. Selama ini memang PNBP tidak pernah disetorkan,” kata Direktur Barang Milik negara DJKN, Encep Sudarwan pekan lalu.

Lebih lanjut, Encep mengatakan nantinya TMII akan dikelola oleh BUMN, di mana kemungkinan terbesar akan diberikan ke PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (TWC). Namun, sejauh ini masih ada juga opsi pengelolaan diberikan ke PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

“Kementerian Sekretariat Negara bukan ahli di bidang pariwisata untuk mengelola TMII, sehingga akan melakukan kerja sama dengan BUMN. Nanti akan kita lihat, tapi kemungkinan TWC,” ujar Encep.

Kendati begitu, sejauh ini belum ada keputusan resmi. Begitu juga proposal pengajuan rencana pengelolaan TMII oleh kedua belah pihak.

Yayasan Harapan kita tidak pernah bayar PNBP karena dalam Keppres 51 tahun 1977 belum diatur soal PNBP. Menurut Encep jika sudah diambil alih akan jelas kontribusi PNBP terkait kontribusi penggunaan aset Barang Milik negara.

Halaman 2>>>