Pulihkan Perekonomian, Pemerintah Diminta Tak Hanya Tambah Utang dan Stimulus

Petugas menata paket bantuan sosial untuk keluarga yang terdampak perekonomiannya akibat virus Corona di gudang penyimpanan di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 20 April 2020. Untuk tahap pertama, Pemerintah Kota Bekasi akan mendistribusikan 20 ribu paket bantuan yang akan disalurkan melalui kelurahan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

, Jakarta – Penasehat senior di ASEAN International Advocacy Shanti Shamdasani mengatakan pemerintah tidak cukup hanya menarik utang dan memberikan stimulus fiskal semata untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menurut dia, sudah saatnya bagi pemerintah untuk memikirkan opsi mencetak uang baru.

“Sepertinya sudah saatnya untuk lndonesia melakukan pencetakan uang,” kata Shanti yang juga Presiden ASEAN International Advocacy and Consultancy ini, dalam Forum Diskusi Virtual Denpasar 12 pada Kamis, 13 Agustus 2020.

Shinta menjelaskan setidaknya dua alasan mengapa utang dan stimulus saja tidak cukup, terutama untuk memulihkan ekonomi yang sudah tumbuh minus 5,32 persen. Pertama soal utang, ia mengutip artikel di harian The Washington Post yang terbit pada 20 Mei 2020 berjudul “Why Indonesia’s QE Is Terrifying.”

Dalam artikel tersebut, kata Shinta, Quantitative Easing (QE) yang dilakukan Indonesia ternyata benar-benar out of the box, tidak pernah terjadi dalam sejarah di Asia.

April 2020, Indonesia menawarkan utang baru senilai US$ 4,3 miliar lewat Pandemic Bond, bertenor 50 tahun. Obligasi ini disebut sebagai surat utang dengan tenor dollar terlama di Asia. “Itu tidak pernah terjadi,” kata dia.

Lalu, PT Hutama Karya (Persero) juga menjual utang senilai US$ 600 juta dengan tenor 10 tahun dan dijamin sepenuhnya dijamin pemerintah. “Juga pertama kali,” ujar Shinta. Obligasi Hutama Karya ini dirilis 5 Mei 2020.

Akan tetapi, investor asing masih wait and see. Sebab, mereka melihat dalam dua bulan saja, yield untuk surat utang 10 tahun dengan denominasi rupiah saja baru 5 persen. Investor asing pun, kata Shanti, melihat apakah rupiah di-hegde (lindung nilai) atau tidak. Sehingga, mereka pun masih memilih untuk menunggu terlebih dahulu (sitting on the sidelines).

Di sisi lain, pemerintah juga menerbitkan berbagai stimulus fiskal. Hanya saja masih ada masalah dalam penyalurannya dan ketepatan sasaran. “Kalau stimulus yang diturunkan tidak sampai ke bawah, akhir tahun bisa social unrest, karena mereka (wong cilik) menilai hanya untuk dua tiga orang saja,” kata dia.

12
Selanjutnya