Tiga Tahun Anies Baswedan, Golkar: Hubungan dengan Legislatif Harus Akur

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan Rancangan APBD atau RAPBD DKI 2020 ke pimpinan DPRD DKI, Selasa 2 Desember 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

, Jakarta – Tiga tahun Anies Baswedan , Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta berharap ada harmonisasi komunikasi politik antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan legislatif.

“Yang paling penting sebenarnya harus ada harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, karena kedua lembaga ini harus akur dan sejalan supaya rakyatnya terurus dengan baik dan sejahtera. Itu yang paling penting,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco kepada wartawan, menanggapi tiga tahun kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan, di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2020.

Baca Juga: Apresiasi Tiga Tahun Anies Baswedan, Gerindra: Catatan, Kurang Kontrol Anak Buah

Baco menganggap koordinasi Anies dengan DPRD DKI Jakarta saat ini masih kurang dan ada kesan Anies sebagai pemilik tunggal Jakarta karena sering membuat kebijakan tanpa koordinasi dengan DPRD DKI.

“Masih banyak yang kurang, dibandingkan ketika kita kunjungan kerja ketika kita ke wilayah lain, kalau yang sekarang ini terkait itu Pak Anies itu terkesan pemilik Jakarta, terkesan, jadi kadang jalan, jalan sendiri saja, tidak koordinasi secara kelembagaan bersama dewan,” ucapnya.

Contoh lainnya, lanjut Baco, adalah urusan APBD 2021 yang belum juga belum masuk pembahasan, sementara wilayah lain sudah selesai, minimal sudah pertengahan jalan.

“Kan ini berarti tidak ada harmonisasi kelembagaan yang baik. Ya ini juga teguran juga buat pimpinan Dewan dan teguran kepada Pak Gubernur, jangan hanya mementingkan ego pribadi kedua pimpinan ini. Duduklah bareng-bareng mari kita atas nama negara, atas nama rakyat, kedua pejabat penyelenggara negara ini duduk bareng dan jalan bersama, segala sesuatu kan menjadi tanggung jawab kita bersama juga kan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Baco mengatakan Fraksi Golkar DPRD DKI juga menyoroti janji kampanye Anies berupa rumah DP Nol Rupiah, Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang menurutnya hingga kini belum kunjung terealisasi.

“Memang faktanya masih ada beberapa yang belum terealisasikan, kayak ITF, pengelolaan sampah sama (rumah) DP Rp 0 kan belum jalan, belum ada kebentuk,” ujar Baco.

12
Selanjutnya