Wacana Pencabutan PSBB Transisi, Wagub DKI: Kami Tidak Mau Gegabah

Sejumlah warga mengunjungi Kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu, 11 November 2020. Kawasan Kota Tua dibuka bagi masyarakat umum secara terbatas serta untuk menggeliatkan kembali ekonomi masyarakat saat PSBB transisi. ANTARA/Wahyu Putro A

, Jakarta – Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihak pemprov tidak ingin gegabah menindaklanjuti usulan pencabutan Pembatasan Sosial Berskala Besar disingkat PSBB Transisi Jakarta.

Hal itu karena setiap sektor harus berdasarkan kajian data terkait penularan Covid-19.

“Betul bahwa kita ingin membangun kesehatan dan juga membangun ekonomi, tidak bisa dipilah-pilah. Tidak boleh ada dikotomi,” ujar Riza saat dihubungi, Selasa 17 November 2020.

Meski demikian, Riza menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak pilih kasih terkait izin untuk tiap sektor usaha di masa PSBB transisi.

“Semuanya penting. Tugas pemerintah adalah menjaga keseimbangan dari semua sektor. Jadi kita tidak pilih kasih, sektor A, sektor B, semua sektor kita perhatikan. Namun demikian ada yang diprioritaskan dalam suasana sekarang,” katanya.

Riza juga mengatakan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta diharuskan selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan COVID-19 sekaligus upaya pemulihan ekonomi.

Arahan Presiden Joko Widodo, kata Riza, kemudian ditindaklanjuti dengan membuka sejumlah sektor wisata ataupun yang membantu pergerakan roda ekonomi secara bertahap.

“Untuk itu, sektor ekonomi bertahap dibuka termasuk pariwisata, hotel sudah dibuka, restoran sudah dibuka, mal sudah,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Visit Wonderful Indonesia (VIWI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan pandangan pengusaha di bidang perhotelan dan pariwisata terkait pelaksanaan PSBB dan PSBB transisi di Jakarta.

Menurut dia, pelaksanaan PSBB secara nyata di lapangan tidak dilakukan dengan disiplin dan berjalan semestinya. Pelanggaran PSBB juga dilakukan secara masif dan tidak ditindak secara tegas.

“Kami sebagai pihak yang paling terdampak tentunya merasa apa yang kami lakukan secara disiplin, kami pikir ini sudah waktunya, dengan tadinya kita lihat dari perspektif kesehatan, tapi telah dilanggar dan tidak ada tindakan tegas, kami lihat kondisi ini sudah tidak memadai,” ujar Hariyadi dalam konferensi pers virtual, Senin 16 November 2020.

Oleh karena itu, pihaknya mewakili asosiasi usaha pariwisata menyampaikan permintaan kepada Gubernur DKI Jakarta agar PSBB transisi dicabut.

Baca juga : Kerumunan di Acara Rizieq Shihab, Dokter Tirta: Standar Ganda

“Atau nanti saat 22 November PSBB transisi itu selesai, itu dihentikan, jadi kondisi normal. Sektor usaha pariwisata dikembalikan ke normal, jadi tidak ada pembatasan kapasitas dan jam operasional,” tuturnya.

Selain itu, setelah dicabut, pengusaha juga meminta kepada pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak kembali memberlakukan PSBB.

“Karena menurut pengamatan selama 9 bulan, kita mengalami kontraksi ekonomi yang berat. Tentunya beban kita semua semakin berat. Pemerintah juga memiliki keterbatasan pemberian stimulus yang ideal,” kata Hariyadi.

Kendati meminta PSBB transisi dicabut, Hariyadi menegaskan pihaknya akan tetap melaksanakan protokol kesehatan di kondisi normal dengan ketat.

ANTARA